BPKPD Konsisten Dalam Melakukan Upaya Konkrit Pencegahan Korupsi pada Sosialisasi Pedoman MCP KPK

Jakarta, 19 April 2024 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Inspektorat yang diwakili oleh Admin MCP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang diwakili oleh Admin MCP Pendapatan, Sri Darmayanti Nurji dan Admin MCP Aset, Deo Valiandra menghadiri  undangan  Sosialisasi  Pedoman  Monitoring  Centre  for Prevention (MCP) dan Program Kerja Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Gedung KPK Merah Putih lantai 16 Jl. Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan.

Kegiatan Sosialisasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Program Kerja Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini diadakan untuk mengevaluasi hasil MCP dan SPI pada tahun 2023 serta sosialisasi pedoman MCP pada tahun 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh Ely Kusumastuti selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK yang diwakili oleh Tri Budi Rochmanto selaku Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV.2 KPK. Dalam sambutannya Ia menyampaikan selamat terhadap Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menjadi pemerintah wilayah Sulawesi Barat dengan nilai capaian MCP KPK tertinggi.

Tri Budi berharap dengan hasil evaluasi MCP dan SPI tahun 2023 menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian nilai MCP dan SPI pada tahun 2024 ini. Ia pun mengingatkan agak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi se-Sulawesi Barat agar dapat menangani aspek-aspek yang bisa menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dia menambahkan agar capaian MCP dan SPI tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, H. Masriadi Nadi Atjo mengatakan “BPKPD Prov Sulbar mengutus admin MCP Pendapatan dan Admin MCP Aset, ini membuktikan BPKPD Sulbar konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkrit pencegahan korupsi dengan harapan pengendalian korupsi dapat semakin berkualitas” ujar Kepala BPKPD Sulbar

Sebagaimana MCP atau Monitoring Centre for Prevention, merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.
“MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi”, tambah Kepala BPKPD Sulbar.
Turut serta Iwan Lesmana sebagai PIC KPK untuk Sulawesi Barat menyampaikan aspek-aspek indikator dan sub-indikator MCP KPK Tahun 2024.